Ketika Kita Masih Bisa Bicara…

Namanya, Martin Niemöller

Orang Jerman ini lahir sebagai putra dari pasangan Pastor Heinrich Niemöller dan Paula née Müller pada tanggal 14 Januari 1892, dan mati pada tanggal 6 Maret 1984. Lebih dari separuh usianya diisi dengan melanjutkan profesi ayahnya: Mengabdi pada agama Protestan yang dianutnya. Mengabdi sebagai seorang teolog dan pastor sampai menutup mata.

Sebagai orang yang hidup dalam dua kali Perang Dunia, pastor yang satu ini pun sempat mencicipi kehidupan di masa kejayaan Nazi Jerman. Sempat pula – seperti banyak Pastor Protestan saat itu terpengaruh – dia mendukung kelompok sayap kanan yang beroposisi terhadap Republik Weimar, pemerintahan yang dianggapnya membuat negara terancam kolaps. Alasan ini yang menjadi sebab kenapa dia menyambut baik naiknya satu sosok sebagai penguasa di negaranya pada tahun 1933. Karena mengira ada harapan bahwa sosok itu akan membawa “kebangkitan nasional” bagi negara yang terpuruk, maka dia mendukung orang yang kelak disumpahi dalam sejarah, Adolf Hitler.

Namun, Sang Pastor kemudian menyadari ada yang salah ketika ia menemukan apa yang disebut Aryan Paragraph: sebentuk rasisme yang memisahkan antara mereka yang digolongkan Ras Arya dan yang bukan Arya (terutama Yahudi di saat itu). Di tahun 1936, pastor ini pun menandatangani sebuah petisi bersama para biarawan yang dengan tajam mengeritik kebijakan-kebijakan Nazi dan menyatakan bahwa rasisme demikian tidaklah sejalan dengan sikap berbelas-kasih dalam ajaran Kristen.

Rezim Nazi pun bereaksi dengan penangkapan besar-besaran dan menghukum hampir 800 pastor dan pengacara-pengacara gereja. Dan Si Pastor ini sendiri – konon demi melindungi gereja di kemudian hari – menyurutkan sedikit demi sedikit perlawanannya dan membuat praduga bahwa meski pun menentang kebijakan kejam dan rasis ala Nazi, beliau memiliki persetujuan dengan retorika “Persoalan Yahudi” yang diterjemahkan Nazi dengan rancangan Final Solution di masa itu. Sikap yang berkesan ambivalen ini, menjadikannya seorang musuh yang kontroversial bagi Nazi Jerman, meski pun motifnya bersikap zig-zag itu diperdebatkan.

Namun terlepas dari kontroversi masa lalu itu, ada sebuah puisinya yang menarik dan tiba-tiba teringat dalam benakku semalam. Puisi itu berjudul “First they came…” yang dalam versi bahasa Inggris berbunyi begini,

When the Nazis came for the communists,
I remained silent;
I was not a communist.

When they locked up the social democrats,
I remained silent;
I was not a social democrat.

When they came for the trade unionists,
I did not speak out;
I was not a trade unionist.

When they came for the Jews,
I remained silent;
I wasn’t a Jew.

When they came for me,
there was no one left to speak out.

Puisi itu adalah puisi peringatan yang menggambarkan penyesalan ketika “diri” sudah keasyikan bungkam, tak berbicara, tak bersuara, saat bukan dirinya yang menjadi korban. Sejarah berulang-ulang di planet tua-bangka ini. Berputar-putar menjadi perulangan yang sama memakan korban – apapun itu: individu, harta, nyawa dan kebebasan – saat tidak ramai orang angkat suara atau menuliskan kata-kata untuk bertanya, atau untuk enggan menerima apa-apa yang disuapkan penguasa negerinya dengan begitu saja.

Pada tahun 1965, paska apa yang disebut kudeta PKI, pada awal pemerintahan Orde Baru, mereka juga mencari komunis. Ladang-ladang pembantaian digelar di penjuru Nusantara ini. Bahkan hingga sampai ke Alue Baneng, sebuah desa kecil di kabupatenku ini. Orang-orang dipenggal, dengan tuduhan komunis, cuma karena ada cap jempol mereka yang buta huruf paska diberi beras oleh PKI di zaman itu. Tak ada ampun. Hingga ke pinggir sungai Krueng Beukah pun, darah membuncah dan mengalir ke muara. Nyawa melayang dan anak keturunan mereka, menanggung beban warisan “dosa PKI” cuma karena beras dan tanda jempol generasi tua dulu yang buta aksara.

Selalu dan selalu begitu. Kita diam saat satu-satu peraturan keluar seakan-akan itu firman Tuhan dari langit yang mesti kita aminkan dengan takzim. Kita diam, saat satu-satu rancang bangun sistem pemerintahan digelar dengan dalih-dalih demi moral ini dan moral itu, demi agama ini dan demi agama itu, demi budaya ini dan budaya itu, yang efeknya sering kita sesali saat kita sudah tak punya apa-apa untuk disesali lagi.

Sampai kapan kita mau jadi keledai yang mengulangi sejarah yang sama: Manut miturut takzim tanpa mengecek ulang apa-apa yang keluar dari dalam kantor mereka yang setiap lima tahun merengek-rengek minta kita akui validitas kekuasaanya? Sampai kapan, karena kita merasa sudah memilih mereka, kita merasa nyaman sudah membayar pajak dan bermimpi dibayar dengan imbalan kenyamanan hidup sebagai warga negara, lalu diam saat sedikit demi sedikit mulai keluar pasal-pasal berbingkai alasan moral?

Dulu PKI diberangus karena komunis (memang) tidak sejalan dengan Pancasila. Tapi ketika tahun-tahun berlalu, setiap apapun kritikan, setiap ada nada sumbang, maka alasan KOMUNIS menemukan pembenaran untuk mengirim orang ke tahanan. Aku pernah membaca tulisan di sebuah Majalah Tempo tahun 1980-an, betapa seorang sopir truk digiring ke kantor polisi cuma karena di bak belakangnya ada tulisan protes pada Soeharto yang ditudingnya sudah menipu uangnya. Sementara Soeharto yang dimaksud tak lain adalah cincu alias juragan mobil angkutan, tetap dia diproses karena negeri ini saat itu menuhankan sesuatu bernama “Lèse majesté“. Sesuatu pemujaan pada penguasa sehingga kritikan, bahkan cuma karena sama nama saja, bisa dianggap penghinaan. Tidak berbudaya. Tidak bermoral. Inkonstitusional. Dan lain-lain lain-lain lain-lain … yang bisa diperpanjang alasannya.

Namun di sinilah, dalam kasus-kasus serupa ini hingga kemudian munculnya gerakan-gerakan protes sekitar tahun 1995, tuduhan komunis, anti Pancasila, mengganggu stabilitas, bisa jadi pentungan yang dilapisi pasal-pasal karet. Tragedi Pembantaian Talangsari, Lampung, Kasus Tanjung Priok hingga Insiden 27 Juli di Jakarta, misalnya, adalah contoh betapa ketidak-tahuan massa, keengganan ambil peduli pada informasi yang dikebiri, bisa berakibat fatal.

Kita bisa diam hal-hal begini. Kita bisa berlagak tak mau tahu atau malah mendukung tutur-kata manis bahwa semua peraturan, segala kontrolisasi yang dirancang, adalah demi stabilitas kehidupan kita yang sudah nyaman. Kita yang merasa baik-baik saja: Tidak merasa sedang melakukan pelanggaran. Tidak merasa berseberangan dengan kekuasaan. Tidak merasa subversif. Tidak merasa sedang dizalimi. Tidak merasa mesum. Tidak merasa suka berkoar macam para aktivis yang sok merasa benar. Tidak merasa dikekang. Tidak merasa butuh untuk protes-protes menolak. Tidak merasa jadi kandidat korban di masa depan.

Selalu demikian. Kita tidak pernah merasa sebelum sesuatu itu kita rasakan sendiri, bahkan meski pun kita tetap tak merasa bersalah melakukan apa yang akan disebut pelanggaran berdasar peraturan yang kita diamkan.

Seperti inilah ketidak-pedulian kita itu memakan korban dan menjadi karma yang insya Allah sekali waktu akan berbalik kepada kita. Ketika peraturan digodok, dirancang dan siap diluncurkan, kita merasa oke-oke saja. Menjadi lembu yang lebih dungu dari polah Kadir dan Doyok di film jadul Kanan Kiri Oke. Jika kita merasa beragama (Islam) kita beralasan bahwa soal moral adalah di atas segala hal. Seolah-olah jika ditawarkan penggalangan tanda-tangan untuk meneken persetujuan, “Setujukah anda semua media diawasi karena ada gambar nyembul dari toket Julia Perez yang bikin ngeres?!”, maka kita dengan sigap teken dan bilang, “Oh…yess… Ouchh… yess… yess… yess!”

Dan kita cari alasan pembenaran demi urusan mulia dalam hal moral: “Hei! Lihat Republik Rakyat China! Mereka komunis tapi mereka peduli pada moral. Kau kan tidak tahu kalau di sana itu lebih baik, konten porno dilarang, koruptur dihukum mati! Hah! Dasar kaum liberal-laknatullah™!”

Demikianlah. Karena kita perlu mencatut dukungan untuk pembenaran, RRC yang tempo hari dicaci-maki, dihujat “Dasar komunis!” saat militer di negeri dengan populasi 65,3 juta muslim itu menganiaya saudara-saudara muslim, sekarang kita pintar menjadikan mereka tameng. Pintar membenarkan langkah-langkah untuk menuju program yang mirip-mirip Great Firewall-nya China: Program sensor internet yang ketat dengan tujuan-tujuan yang terdengar manis begini:

  1. Inciting to resist or breaking the Constitution or laws or the implementation of administrative regulations.
  2. Inciting to overthrow the government or the socialist system.
  3. Inciting division of the country, harming national unification.
  4. Inciting hatred or discrimination among nationalities or harming the unity of the nationalities.
  5. Making falsehoods or distorting the truth, spreading rumors, destroying the order of society.
  6. Promoting feudal superstitions, sexually suggestive material, gambling, violence, murder.
  7. Terrorism or inciting others to criminal activity; openly insulting other people or distorting the truth to slander people.
  8. Injuring the reputation of state organs.
  9. Other activities against the Constitution, laws or administrative regulations.

Dan yang kutebalkan itu, selalu – dimanapun – menjadi tema utama yang disusupkan diam-diam. Sebuah pisau bermata dua yang pernah dan akan kembali pernah masuk diam-diam jika kita cuma diam. Kalimat begitu adalah kalimat ambigu. Jika aku tak suka dengan salah satu orang di bawahku, dengan peraturan serupa itu, aku bisa memblokirnya jika aku penguasa atau boss di bidang blokir-memblokir. Cuma perlu keahlian mencari dalih belaka.

Dengan metode seperti itulah maka muncul kritik-kritik terhadap pemerintahan RRC yang represif. Amnesty International mencatat bahwa RRC, “has the largest recorded number of imprisoned journalists and cyber-dissidents in the world.” Termasuk tindakan represif pada aliran Falun Gong, sebuah aliran yang lebih ke urusan spiritual namun berseberangan dengan pihak Pemerintah Komunis China. Lebih jauh, kontrolisasi terhadap konten internet itu merembet kemana-mana, sesuai kepentingan pihak penguasa. Apa yang berlaku antara Republik Rakyat China versus Google adalah sama dengan filterisasi konten internet di Myanmar. Semua, Kawan, berawal dari janji-janji perbaikan moral semanis permen.

Dan itu yang mau dijadikan contoh tiruan? Jika kita beralasan, “Ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk” seperti alasan pencuri sandal mesjid di hari Jum’at biasa, bukankah filterisasi terhadap konten-konten di dunia maya pada akhirnya juga berpulang pada binaan keluarga dan individu itu sendiri? Kenapa tidak belajar dan mengajarkan bagaimana mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk? Kenapa tidak memberi kesempatan setiap orang tumbuh dewasa dengan ragam informasi dan memilih sendiri antara mana yang baik dan mana yang buruk dari informasi-informasi yang tersaji?

Aku menulis ini, paska membaca postingan seorang sahabat di Jogja sana, karena mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang agaknya sekarang sedang menjadi program pencerahan di kalangan petinggi negeri ini: Bagaimana menertibkan konten-konten di dunia maya, mengontrol jejaring sosial dan memberi definisi mana yang bermoral mana yang tidak.

Pertama, penguasa selalu bicara tentang apa yang patut dan tidak patut atas nama rakyat. Dan berikutnya mereka akan bicara mana yang patut dan tidak patut atas nama menjilat pantat asas taat, beradab dan beradat.

Kita sudah terlalu sering membiarkan IQ dan EQ kita ditakar semena-mena dengan ragam peraturan yang seragam menyeragamkan isi kepala. Sementara kehidupan carut-marut, media informasi yang dicap kebablasan dianggap lebih patut diurus melebihi urusan masyarakat punya perut. Para penguasa yang menerima mobil dinas mewah seharga 1,2 miliar di tengah parade kemiskinan dan pengangguran di negara ini, yang bernafsu membangun pagar istana berangka 22, 5 milyar, yang hendak beli pesawat di negeri yang terancam harus membiasakan diridiperkosa pasar bebas ini; sekarang pintar bicara bagaimana membenahi moral rakyatnya, terutama moral kaum melek internet yang biasa bertukar informasi mulai dari yang ringan sampai yang memberatkan mata “mereka” melihatnya. Selalu dan melulu moral menjadi kambing hitam dalam soal batas-membatasi begini. Bukankah ketika media-media digulung pada zaman Orde Baru dahulu, selalu dimulai dengan bahasa yang sama? Tidakkah saat “penembak misterius” beredar belasan tahun lalu, masyarakat juga disugesti secara bawah-sadar untuk diam seakan diam-diam setuju, meski eksekusi tidak manusiawi terjadi dimana-mana, cuma karena mereka dicap bandit dan kriminal sesuai sabda-sabda petinggi negeri saat itu?

Maka, Kawan, dengan postingan ini, meski tak seberapamana artinya, aku cuma mau bilang: Sebagai sesama pengguna internet yang cuma dipisahkan oleh jarak kesenjangan bandwith saja, aku mengajakmu untuk tidak menerima begitu saja sebuah Permen Konten yang isinya tak manis itu. Saat ini di sini… di dunia maya ini, ketika kita masih bisa bicara 🙂

Catatan:

  1. Mohon maaf untuk jika tidak terlalu banyak tautan disisipkan di postingan ini. Untuk rancangan Permen Konten tersebut, Kawan-kawan bisa melakukan pencarian sendiri di internet, atau membaca ulasan Onno W. Purbo di sini.
  2. Gambar dicuri dengan sewenang-wenang dari blognya Memeth Miauwww Meong dimana izin akan dimintakan dengan sesegara mungkin, Insya Allah.
  3. Bagi yang merasa postingan ini terlalu su’ujon pada kekuasan pemerintahan, silakan ke pustaka dan cari buku sejarah atau bukalah arsip-arsip sejarah, karena sejarah itu cermin untuk masa depan.
  4. Bagi yang setuju dengan postingan ini, terimakasih.
  5. Bagi yang tidak setuju juga terimakasih sudah membaca.
  6. Bagi yang komentar, mohon maaf jika kelak telat dibalas. Maklum, ditengah provider masih seenak jidatnya dalam servis yang tidak reliabel, koneksi bagus di sini bagiku masih semahal mobil 1,2 milyar para menteri. Sayangnya, koneksi di daerah yang carut-marut begini belum bisa diurusi, karena institusi yang terkait masih lebih peduli soal moral.
  7. Wassalam.
  8. *sign-out*
Iklan

8 thoughts on “Ketika Kita Masih Bisa Bicara…

  1. konsisten utk terus berani bersuara, jika nurani mengatakan ada yg salah.
    tidak usah takut kawan, kebenaran memang mahal harganya. and it worth. percayalah 😀

  2. haha, masih inget ketika nonton berita sama emak 12 tahun terakhir ini, beliau selalu bilang “ah, masih enak jaman dulu, aman, tentram, makmur, gemah ripah lohjinawi” [yg terakhir ini tambahan dariku, anak kan suka berimajinasi lebih] =))
    sepertinya hampir sama dengan cap jempol orang jaman dulu yg kebagian jatah “raskinnya PKI” :))
    ya ya, setiap raja punya rakyat setia kan?! macam orang2 desa yg lantang meneriakkan “In the Name of king” macam di pilem2 boks ofis ituh. lalu maju bawa pacul ato arit yg biasanya buat ngramban.
    yg penting rela mati karena raja sudah beri stabilitas yag bikin kehidupan kita sudah nyaman..
    sampe anaknya yg cakep ini rela makan mie goreng 2 hari karena ditinggal sang emak jingkrak2 seolah-olah terobsesi Tukul yg selalu girang teriak “masuk tipi!! masuk tipi!!” didepan kamera, yg pergi ke Imogiri saat “raja”nya mangkat *doh*

    ah, curhat saja kawan.. =))
    dan First They came-nya Mr. Niemöller inih menarik..
    jadi teringat buku “rangsang Detik”nya Klara Akustia, hem… nama samaran.. seorang ketua Lekra pada jamannya..

  3. Ping-balik: Cinta Itu Memang Harus Memilih | Anarki Di:RI

  4. Ping-balik: Pedoman Pemberitaan Media Siber? | Anarki Di:RI

Komenlah sebelum komen itu dilarang.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s